Connect with us

Berita Utama

Kota Bandar Lampung Berpredikat Peduli HAM

Published

on

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan predikat sebagai kota peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Danan Purnomo S.H di Aula Gedung Kanwil Kemenkumham setempat, Senin (14/12).

Asisten I bidang Pemerintah dan kesejahteraan Rakyat Sukarma Wijaya yang mewakili Walikota Bandar Lampung Hert HN menerima Penghargaan dari Kanwil Kemenkumham Lampung.

Sebanyak enam daerah kabupaten/kota di Lampung menerima predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM di antaranya Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulangbawang.

Kemudian 7 kabupaten lainnya meraih predikat cukup peduli HAM seperti Lampung Barat, Lampung Timur, Mesuji, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulangbawang Barat, dan Way Kanan, dan 2 kabupaten belum meraih penghargaan yaitu Pesawaran dan Lampung Tengah.

Kemenkumham berharap pada 2021 mendatang seluruh kabupaten/kota mendapatkan predikat peduli HAM serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik di instansi pemerintah yang berbasis HAM.

“Ada 3 kabupaten yang mampu mempertahankan 3 tahun berturut-turut yaitu Pringsewu, Tulangbawang, dan Kota Metro,” kata Danan Purnomo.

Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-72 Tahun 2020 diperingati setiap 10 Desember dengan tema ‘Recover Better, Stand Up For Human Rights’.

Setiap tahun Kementerian Hukum dan HAM menjadikan momentum ini memberikan penghargaan kepada daerah. Pemberian penghargaan diserahkan Menkumham secara virtual sebagai Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Tahun ini sebanyak 259 kabupaten/kota atau 50,4 persen dari jumlah keseluruhan 439 kabupaten/kota di Indonesia yang mengikuti penilaian oleh Kemenkumham.

Terdapat beberapa Provinsi yang menerima penghargaan yakni Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia yakni, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tennggara, Maluku Utara, dan Papua.

Sementara wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan saat menghadiri acara penghargaan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham bandar lampung mendapatkan dengan kategori peduli Hak Asasi Manusia.

“Penghargaan ini di berikan ke Pemda kota karena semua pelayanan umum dari masalah hukum dan ham serta masalah pendidikan dan urusan perempuan dari hari ke hari akan terus diperbaiki sehingga kita mampu mempertahankan predikat kota yang peduli dengan Hak asasi Manusia,”ujar Herman HN walikota Bandar Lampung dua periode.(har)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Utama

Karena Sistem, Gaji Ribuan ASN Tersendat

Published

on

Bandar Lampung – Tersendatnya gaji 12 ribu Pegawai Negeri di pemerintahan Kota Bandarlampung diakibatkan adanya perubahan sistem pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kementerian Keuangan yang akhirnya tersendat.(4/2)

Sekretaris Kota Bandarlampung, Badri Tamam, mengatakan di ruang kerjanya saat konferensi pers dengan wartawan di lingkungan Kota bandarlampung mengenai Sistem Operasional Prosedural (SOP) yang berubah secara teknis dalam melakukan pencairan DAU melalui Kementrian Keuangan. Dimana perubahan sistem ini baru terlaksana di tahun 2021 ini.

Sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di tahun 2020 silam, pencairan DAU akan langsung ditransfer ke pemerintah daerah, namun secara teknis ada perubahan untuk tahun 2021 ini Dimana pemerintah daerah perlu memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan sistemnya.

“Terkait dengan ini maka bandarlampung belum memenuhi SOP itu. Dan ini sistemnya by system. Kalau info datanya nggak masuk, nggak ada proses. Jadi nggak ada informasi kekurangan ini itu nggak ada. Oleh karena itu ada keterlambatan, mudah-mudahan dalam waktudekat segera tersalurkan,” ungkap Badri.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung, Wilson, mengungkapkan bahwa gaji kurang lebih 12 ribu ASN itu terkendala dengan proses pencairan DAU. Pihak Pemkot Bandarlampung masih berupaya untuk melakukan perbaikan sistemnya.

“Di Tanggal 12 Januari ada pemberitahuan dari Kementrian Keuangan, memang ini melalui proses kita sendiri sedang mengupdatenya dan jika ini selesai insyaalah akan langsung kami sampaikan kepada PNS yang bersangkutan,”ungkapnya

Wilson juga menambahkan keterlambatan ini diprediksi akan sampai di tanggal 8 Februari mendatang. Pasalnya setelah sistem diupdate, Kementrian Keuangan perlu waktu 4 hari kerja untuk melaksanakan peninjauan kembali SOP yang kita kirim

“secepatnya kita perbarui SOP tanggal 8, karena SOP mereka 4 hari kerja. Ini bukan kesalahan tapi ini melalui proses, kita tidak bisa bilang ini salah iapa-siapa. Dana sekitar Rp80 miiar, sedangkan untuk gaji ASN antara Rp50-60 miliar untuk 12 ribu ASN,”tutupnya. (Har)

Continue Reading

Berita Utama

Kasus DAK, Kadisdik Tuba Tersangka

Published

on

Tulangbawang – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, berinisial NS ditetapkan menjadi tersangka Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2019 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala.

Sesuai surat penyidikan yang di keluarkan oleh Kejari Menggala surat Nomor B-134/L8.18/Fd.1/01/2021
Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DAK Fisik Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 berupa punggutan DAK yang diterima oleh Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Lembaga Pendidikan SKB dan PAUD pada tgl 20 Januari 2020.

Dalam surat pemberitahuan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta yang di keluarkan oleh Kejari Menggala dan di tandatangani langsung oleh Dyah Ambarwati, SH., MH., selaku Kajari Menggala. Raden Akmal, SH., selaku Kasi Intel Kejari Tulang Bawang membenarkan bahwa penetapan tersangka NS selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus DAK tahun 2019.

“Ya benar NS telah di tetapkan jadi tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi DAK fisik sarana prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2019 lalu,” jelas Raden kepada para awak media di halaman kejari setempat, rabu (27/01/21).

Lanjut Raden, modus yang dilakukan tersangka adalah meminta setoran senilai 12,5% dari pagu yang di kucurkan ke sekolah-sekolah yang menerima DAK untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. (Rma)

Continue Reading

Berita Utama

Bandarlampung Bakal Gratis-kan Vaksin Covid-19

Published

on

Bandar Lampung- Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengikuti intruksi Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa vaksin Covid-19 akan dibagikan gratis tanpa persyaratan apapun.

Walikota Bandar Lampung Herman HN mengatakan untuk vaksin covid 19 dia akan membagikan secara gratis untuk masyarakat kota Bandar Lampung.

“Vaksin covid 19 sudah di jelas kan oleh pemerintah pusat jika akan dibagikan gratis dan pemkot akan membayar atau membeli vaksin covid untuk pemegang kartu KIS tidak perlu khawatir itu akan mendapatkan secara gratis,” ungkap Walikota Herman HN saat meninjau flyover Sultan Agung, (20/12).

Walikota juga menjelaskan dia akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait usia yang akan mendapatkan vaksin covid 19 secara gratis . “Antara 17 hingga 59 tahun karena yang lebih paham secara ilmiah dan ahlinya kan dari pusat jadi kita hanya mengikuti saja,”pungkasnya. (Har)

Continue Reading

BERITA POPULER