Connect with us

Berita Utama

Rumah Rusak, Penghasilan Minim, Was-was Saat Hujan Turun

Published

on

SedihBandar Lampung – Sedihnya Saptinah(61) warga Kampung Kaplingan, jalan R. Imba Kesumaratu Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera nomer 5 RT 007 Kecamatan Kemiling. Sebab, rumah rusak, penghasilan terbatas namun tidak dapat bantuan sosial dari pemerintah.

“Saya kalo ditanya-tanya kondisi rumah saya, saya pasti nangis pak. Rumah saya gentengnya banyak yang bocor, dapurnya hampir rubuh,” kata Saptinah di kediamannya.

Pekerjaan sebagai Asisten rumah tangga membuat ibu satu anak tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya, terutama bagian dapur karena penghasilannya hanya untuk makan sehari-hari.

Saptinah mengatakan sejak di tinggal suaminya yang telah meninggal delapan tahun yang lalu, anaknya tidak bekerja lagi semenjak Covid-19. “Jadi saya yang bekerja sebagai ART dengan gaji Rp 800 ribu/bulan untuk makan saja masih kurang bagaimana mau benerin rumah,” ucapnya sambil menangis.

Dia mengaku, tinggal di rumah itu sudah 30 tahun wajar kalo sudah pada bocor dan dindingnya juga mengelupas karena tidak pernah diperbaiki.

Saptinah berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah bantuan seperti Bantuan Non Tunai Pemerintah (BNTP) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sayangnya dia tidak pernah terdata walaupun sudah pernah di minta oleh pihak pamong setempat.

“Suka Sedih kalau ada orang dapat bantuan miris hati saya. Kok saya tidak dapet, bagi dia kurang miskin apa saya ini. Sedangkan bantuan beras saya baru dapet tiga kali katanya sudah lima kali,” katanya dengan nada lirih.

Dia berharap, ditengan pandemi Covid-19 dimana dia menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari uang ada bantuan dari pemerintah selain itu harapan lainnya bantuan bedah rumah dari Pemkot Bandarlampung.

“Saya harapkan ada bantuan bedah rumah dari mana saja supaya kalau hujan rumah saya tidak bocor lagi,” harapnya.

Sementara itu, Camat Kemiling Socrat Pringgodanu ketika dikonfirmasi ada seorang warganya yang belum mendapatkan bantuan menjelaskan, secepatnya akan memperbaiki data masyarakat belum mampu di wilayahnya.

“Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas informasinya dan secepatnya saya akan memperbaiki data masyarakat belum mampu di wilayah saya,” saat di hubungi melalui sambungan telepon.

Dia juga akan membantu untuk meringankan beban dengan mengirimkan bantuan beras secepatnya kerumah ibu Saptinah.

“Untuk masalah rumah nya yang sekarang ini kita akan mencoba melalui Dinas terkait untuk membantu dengan program bedah rumah. Namun untuk saat ini program nya terkendala karena adanya covid 19 ini,” katanya. (har/rdo)

Advertisement

Berita Utama

PMII Lampung Ikut Suarakan Penolakan UU Ciptaker

Published

on

Bandarlampung-Demo hari ketiga kembali bergulir kali ini dari organisasi kemahasiswaan yang tergabung di PMII Lampung.

Pantauan Radar Lampung Radio lebih dari ratusan elemen mahasiswa yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) mulai berorasi untuk menegaskan kepada Pemerintah dan DPR-Ri agar mencabut UU Omnibus Law Cipta kerja.

Dalam rilisnya PMII Provinsi Lampung menegaskan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja serta mengajak seluruh elemen masyarakat terkhusus Lampung menggalang laporan penolakan masyarakat untuk di lakukan uji materi (judicial review) ke mahkamah konstitusi.

Aksi Damai yang dilakukan mahasiswa tergabung di PMII dengan membawa tagline Panggung Gerakan untuk rakyat

Hadi Baladi Ummah selaku ketua PKC PMII proses Judicial Review harus di bangun dan di perjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dalam proses sidang Mk bisa di menang kan.

“Kami meminta kepada Exekutive dan legislatif untuk menanda tangani kerjasama agar mengirimkan surat ke pemerintah pusat karena NU dan muhammadiyah juga menolak UU cipta kerja,” katanya.

Sejalan dengan itu ketua PKC PMII Provinsi Lampung yang biasa di sapa Pupung mendesak Pemerintah Lampung baik eksekutif dan legislatif untuk menyatakan sikap dan tegas menolak agar UU omnibus law di cabut karena tidak berpihak pada buruh.

Orasi elemen dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tetap mengikuti protokol kesehatan dan menjaga jarak. (har)

Continue Reading

Berita Utama

Herman HN Tegaskan Tidak Pernah Melarang Mahasiswa Demo

Published

on

Bandar Lampung – Mencermati pemberitaan media terkait wawancaranya kemarin dengan salah satu media online. Herman HN maka mengklarifikasi bahwa sebagai walikota tidak pernah menyatakan melarang mahasiswa dan buruh melakukan kegiatan unjuk rasa terkait UU Omnibus Law, (8/10).

“Saya hanya memandang bahwa aksi menyampaikan aspirasi itu akan lebih efektif jika dilakukan di pemerintah pusat dan DPR karena produk UU adalah hasil kerja dari pemerintah pusat dan DPR-RI sehingga penyampaian aspirasi itu bisa lebih cepat dan efektif atau menyampaikan aspirasi tersebut ke perwakilan pemerintah pusat yang ada daerah,” ujarnya.

Dikatakannya pernyataan kemarin karena di dasari kondisi Bandarlampung ini sedang dalam kondisi darurat wabah covid 19 maka dia sangat mengkhawatirkan keselamatan anak-anak mahasiswa dan kawan- kawan buruh khawatir tertular covid 19.dan terjadinya penambahan kluster baru.

Dia juga melanjutkan selama ini justru sangat mendukung mahasiswa, dan dibuktikan bahwa sudah ribuan anak di Bandar lampung ini dikuliahkan secara gratis di Unila, Itera, dan UIN Radin Intan.

“Semua kegiatan mahasiswa baik BEM maupun mahasiswa ekstra kampus selalu saya bantu dan dukung, terkait dengan kehidupan buruh pun saya selaku walikota selalu mendukung kesejahteraan buruh, saya buktikan dengan kebijakan selalu menaikkan upah buruh setiap tahun sehingga upah buruh di Bandarlampung tertinggi di Lampung, dan saya pastikan tahun depan upah buruh juga naik,” tambah Herman HN. (har)

Continue Reading

Berita Utama

Buruh : Kami Menuntut Keadilan

Published

on

Bandar Lampung – Ratusan massa Serikat Pekerja Lampung kembali turun ke jalan menggelar aksi demo menolak Undang-undang (UU)  Cipta Kerja Omnibus Law di tugu Adipura, Tanjung Karang Pusat sejak pukul (8/10)

Aparat gabungan dari Polresta bandar lampung dan Kodim 1410/KBL mengawal ketat para pendemo dari tiga Aliansi serikat buruh provinsi lampung.agar tidak di susupi pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Ke-tiga Aliansi serikat Federasi antara lain Federasi Serikat buruh makan dan minuman.( FSBMM). Federasi Serikat Buruh Karya Utama( FBKU). Serta
Kongres aliansi serikat buruh Indonesia(KSBI) dan ( Konfederasi persatuan buruh Indonesia(KPBI)

Salah satu peserta aksi mengatakan mereka meminta UU Cipta Kerja Omnibus Law di hapus karena sangat menyengsarakan rakyat.

Massa buruh ini menuntut agar Omnibus Law cipta kerja dibatalkan. Salah satu perwakilan buruh dalam orasinya meminta agar pengesahan Undang-undang cipta kerja dibatalkan. ” Pemerintah dan DPR sangat tidak berpihak kepada rakyat dan buruh dengan disahkannya Omnibus Law ini,” ujarnya.

Untuk itu kata dia, tidak ada kata lain, Omnibus Law harus dibatalkan. ” Kita di sini menuntut keadilan dan menuntut agar Omnibus Law dihapus dan dibatalkan,” teriaknya yang disambut oleh ribuan buruh dengan teriakan semangat. Satu persatu, perwakilan serikat buruh menyampaikan aspirasinya. (har)

Continue Reading

BERITA POPULER